You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Bentuk Tim Pendataan Pemukiman Kumuh
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Bentuk Tim Pendataan Pemukiman Kumuh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membentuk tim khusus yang akan mendata pemukiman kumuh. Tim tersebut terdiri dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Penataan Kota dan Asisten Pembangunan Provinsi DKI.

Memberikan kontribusi khusus untuk mempercepat menyelesaikan masalah kawasan kumuh

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tim yang dikoordinir Asisten Pembangunan ini dibentuk untuk menghindari terjadinya data yang tumpang tindih, antara Pemprov DKI  dengan Konsultan Manajemen Wilayah-3 Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

"Tim khusus konsentrasi untuk kawasan kumuh, memberikan kontribusi khusus untuk mempercepat menyelesaikan masalah kawasan kumuh," ujar Djarot, saat menerima Tim P2KP di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/9)

Basuki akan Bangun Rumah Layak Huni di Wilayah Kumuh

Djarot menambahkan, Oktober mendatang data pemukiman kumuh, baik yang dikerjakan tim dari Pemprov DKI maupun P2KP sudah harus rampung.

Pemprov DKI maupun P2KP, kata Djarot, harus saling bersinergi dalam mendata jumlah pemukiman kumuh di Ibu Kota. "Sehingga data yang sudah dikerjakan oleh salah satu pihak, tidak dikerjakan kembali," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1454 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1379 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1288 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1261 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1129 personFolmer